Buntut Insiden Pengusiran Belasan Jurnalis,Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Sarankan Gubenur Mahyeldi Minta Maaf Kepada Insan Pers

 

Betrans,Padang-- Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyarankan supaya Gubernur Mahyeldi meminta maaf kepada insan pers.

Pasalnya, beberapa waktu lalu, ada aksi protes wartawan Sumbar terhadap orang nomor satu di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar tersebut, buntut insiden pengusiran belasan jurnalis saat melakukan liputan pelantikan Wakil Wali Kota Padang. 

Sementara diketahui, Ekos Albar, orang nomor dua di Pemerintah Kota (Pemko Padang) tersebut, secara spontan langsung menyampaikan permintaan maaf kepada insan pers atas insiden yang ia sendiri baru mengetahui pasca acara pelantikan dirinya. Kala itu, heboh pemberitaan mass media tentang insiden pengusiran belasan jurnalis oleh sejumlah oknum diduga pegawai Pemprov Sumbar. Selaku "marapulai" yang prosesi pelantikannya jadi fokus perhatian masyarakat termasuk para jurnalis, diminta maupun tidak, ia merasa punya kewajiban moril meminta maaf kepada sahabat pers.

Juru bicara Fraksi partai Gerindra, Jasma Juni mengatakan sangat menyesalkan terjadinya insiden pengusiran belasan jurnalis pada acara pelantikan Wakil Wali Kota Padang hari itu, sekaligus sangat menyayangkan sikap bersikukuh Gubernur Sumbar yang hingga detik ini belum kunjung menyampaikan permintaan maaf kepada insan pers.

"Ini menunjukkan bahwa saudara Gubernur tidak menyadari arti penting keberadaan, kemerdekaan dan independensi kawan-kawan pers," kata Jasma Juni saat berbicara di mimbar rapat paripurna DPRD, Selasa (23/5/2023) kemarin.

"Bagi kami, ini bukan persoalan sepele. Pers memiliki peran strategis untuk mendorong dan mengawal percepatan pembangunan di daerah ini. Retaknya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat pers akan membawa kerugian yang sangat besar," papar Jasma Yuni.

Dalam hal ini, Fraksi Gerindra menyarankan agar permintaan teman-teman wartawan yang disampaikan dalam aksi ditindaklanjuti, sehingga terjalin harmonisasi dengan baik. 

"Apa salahnya minta maaf secara langsung? Tidak akan berkurang sedikitpun kehormatan dan wibawa seorang Gubernur kalau hanya sekedar minta maaf atas segala kekeliruan atau insiden yang terjadi," katanya. 

"Kami menyarankan itu segera dilakukan. Mohon tanggapannya saudara Gubernur," sambung Jasma Juni. 

Sebelumnya, Forum Eksekutif Media (FEM) wadah para pengambil kebijakan sektor kemediaan juga telah mengemukan pandangan bahwa tanpa diminta pun, sebenarnya Gubernur Sumbar Mahyeldi harus secara inisiatif minta maaf kepada insan pers. 

"Selaku pemimpin, seyogianya beliau lebih legowo dan mampu intropeksi diri atas serentetan sikap yang telah melukai insan pers. Baik selaku dirinya pribadi, maupun atas nama Pemprov Sumbar," ujar Ketua FEM, Ecevit Demirel.

Meminta maaf atas insiden yang terjadi, menurut pemilik sapaan Ede ini, merupakan hal yang lumrah. Sebab, tindak pelecehan yang dilakukan Mahyeldi juga jajarannya, seperti diungkapkan oleh insan pers di Sumbar, tidak hanya sekali. Melainkan sudah berulang kali

Pihaknya bahkan mendorong proses hukum yang seterang-terangnya terhadap para oknum diduga pegawai Pemerintah Provinsi (Pemprov) selalu pelaku tindak pengusiran, sehingga setelah diselidiki pihak kepolisian nantinya bisa terkuak siapa betul "dalang" di balik insiden bertendensi merendahkan profesi insan pers yang berdaulat dan bermartabat.. 

Terkait aksi boikot pemberitaan hingga pariwara tentang Gubernur maupun Pemprov Sumbar oleh sebagian besar media di Sumbar, FEM juga sangat setuju bahkan mengapresiasi para  pimpinan media atas sikap tegas dan ksatria tersebut. 

"Hal tersebut membuktikan bahwa media-media di Sumbar punya komitmen dan tidak bersikap abu-abu atas persoalan menyangkut harga diri, harkat dan martabat insan pers di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara," tandasnya, diamini Sekretaris FEM Eri Gusnedi.

#bsb/yhy/bin/yen