PADANG, Betrans – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dinilai memiliki banyak kelemahan untuk merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan melemah pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.
“Basuluah matohari, bagalanggang mato rang banyak, banyaknya kelemahan dalam penerimaan PAD, Pajak daerah mengalami penurunan dari target awal, apa yang menjadi penyebabnya, mohon dijelaskan,” ujar juru bicara Fraksi PPP dan Nasdem saat rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD tahun 2020, Kamis, 17 September 2020.
Menurut juru bicara, pemerintah daerah perlu menggali target pendapatan daerah, sehingga target pendapatan dapat lebih ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tambahan belanja penanganangan Pendemi.
“Besaran alokasi belanja tidak langsung dan belanja langsung diusulkan Ranperda perubahan APBD 2020 berbeda dengan disepakati KUPA- PPAS perubahan APBD 2020, maka sebab itu, mohon penjelasan,” ujarnya.
Wakil ketua Irsyad Syafar mengatakan, alokasi anggaran untuk subsidi bunga dan penjaminan kredit murah pemberian subsidi bagi usaha super mikro dan usaha kecil sekali baru dialokasikan Rp 3.450.000.000 anggaran jauh dari kebutuhan.
“Alokasi perlu ditingkatkan, agar dapat mengcover usaha super mikro dan kecil sekali terdampak pandemi,” ujarnya.
Juru bicara fraksi Golkar mempertanyakan terjadinya perlambatan ekonomi di Sumbar Januari – Maret 2020, apa penyebanya,pihaknya meminta penjelasan Gubernur.
“Target penurunan PAD terjadi penurunan di Sumbar, maka diminta penjelasan gubernur,” ujar jubir fraksi Golkar
Menurut jubir golkar, pihaknya mempertanyakan elanja tidak terduga meningkat dari alokasi awal, maka pihak meminta penjelasan akuntabel belanja tidak terduga tersebut,” ujarnya.
Rapat paripurna dipimpin wakil ketua Irsyad Syafar didampingi wakil ketua Suwirpen dan pemprov Sumbar dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar.
Sebanyak 7 perwakilan fraksi menyampaikan pandangan umum. (***)
