DPRD setujui Ranperda pertanggungjawaban APBD Kota Padang tahun anggaran 2019
Betrans.com Padang - Fraksi-fraksi di DPRD Padang menyampaikan pendapat akhir tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Pemerintah Kota (Pemkot) Padang tahun anggaran 2019 dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Kota Padang.
Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Padang, Mukhlis di Padang, Rabu, mengatakan APBD kota Padang mencapai sekitar Rp2,7 triliun. Akan tetapi dalam realisasinya tidak tercapai, ia melihat banyak hal-hal yang perlu dikritisi dan dibenahi.
Menurut dia dengan adanya kritikan dan saran dari fraksi Demokrat, ia berharap bisa menjadi dukungan dan referensi bagi pemerintah kota dalam menjalankan APBD Kota Padang ke depannya.
Ia menambahkan mengenai pendapat asli daerah (PAD) tahun anggaran 2019 masih belum mencapai target yaitu hanya terealisasikan 68,64 persen dari Rp565,43 miliar yang ditargetkan.
Begitu juga dengan retribusi daerah, ia menyebutkan tingkat realisasinya hanya 50,32 persen dari Rp95,87 miliar serta pendapatan lainnya tingkat pencapaian hanya 72,42 persen dari Rp135,41 miliar sehingga total pencapaian pendapatan asli daerah 67,57 persen.
Maka dapat disimpulkan lebih dari 30 persen target penerimaan PAD tidak tercapai.
"Ini membuktikan OPD penghasilan dan upaya yang dilakukan tim ekonomi pemerintah kota belum maksimal, sehingga target yang telah ditetapkan tidak tercapai dengan baik," ujar dia.
Ia juga meminta wali kota agar memberikan teguran keras pada kepala UPTD dan pelaku ekonomi lainnya yang tidak bekerja dengan maksimal.
Kemudian, ia menyebutkan dari sisi pencapaian target dana alokasi khusus dari pemerintah pusat tingkat pencapaiannya pun hanya 89,45 persen dari Rp336,24 miliar.
Lebih lanjut, ia mengatakan secara keseluruhan pencapaian penerimaan APBD tahun anggaran 2019 adalah 89,29 persen dari Rp2,7 triliun yang ditargetkan atau tidak tercapai sekitar Rp342 miliar dan ini adalah angka yang sangat besar bagi pemerintah dalam menggerakkan roda pemerintahan.
"Sehingga banyak hal mengenai pembangunan yang telah direncanakan dan disajikan kepada masyarakat pada tahun 2019, tetapi masih belum tercapai karena persoalan keuangan daerah," tambah dia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan dari segi belanja daerah, ia melihat Pemerintah Kota Padang juga belum mampu merencanakan dan mengukur belanja dengan baik ini dibuktikan dengan belanja pegawai yang hanya terealisasikan sekitar 83,11 persen dari Rp1,3 triliun yang ditargetkan. Sehingga ada sekitar Rp216 miliar tidak terealisasi dengan baik.
"Artinya ada sekitar Rp216 miliar yang tidak bisa terealisasi dengan baik sedangkan belanja pegawai ini bersifat tetap ada fantasi dan perkiraan perubahannya maka seharusnya tidak lebih dari angka 10 persen," kata dia.
Ia meminta Pemkot Padang agar berupaya dengan sungguh-sungguh dalam pencapaian anggaran pendapatan daerah yang telah ditargetkan oleh pemerintah Kota Padang ke depannya.
"Kami juga menyarankan perusahaan daerah agar lebih fokus pada satu atau dua bidang usaha saja, sehingga seluruh energi yang terdapat di perusahaan tersebut dapat dikembangkan dengan baik," lanjut dia.
Kemudian, Juru Bicara fraksi Gerindra Musni Zen juga menyampaikan hal yang sama. Ia menilai realisasi PAD masih jauh dari yang ditargetkan.
Dengan demikian, ia meminta agar ke depannya Pemkot Padang lebih serius dalam meningkatkan PAD.
Lebih lanjut, hal itu juga disampaikan oleh fraksi lainnya. Di DPRD Padang terdapat enam fraksi diantaranya fraksi Gerindra, PKS, Demokrat, PAN, P3 Berkarya Nasdem, dan Golkar PDIP. (*)
.
