Nasrul Abit,pendanaan pembangunan di Sumatra Barat tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

 

Betrans,Sumbar,Sumatra Barat yang belum bisa mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Menurt catatan Pemprov, dari 115 SMP, baik negeri dan swasta, dan MTs di Padang baru 28 sekolah yang menjalani UNBKSaya kaget, di Padang masih ada SMP yang ujian nasional dengan kertas. Ini 'prestasi' yang tersendiri. Saya garis bawahi, supaya terus tingkatkan," ujar Muhadjir saat memberikan sambutan peresmian Gedung Baru Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di Padang, Kamis (26/4).

 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan keprihatinannya karena masih banyak SMP/MTs di Kota Padangyang masih ujian dengan kertas,Lebih lanjuta Muhadjir berharap, perubahan nomenklatur dan kewenangan pengelolaan antara SD, SMP, dan SMA kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota tidak menyusutkan kepedulian pemerintah daerah untuk membangun fasilitas sekolah. Perlu diingat, melalui UU 23 tahun 2014 tentang Pemda, pengelolaan SMA/SMK dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Mendikbud tidak ingin adanya saling lempar tanggung jawab dalam upaya pembangunan pendidikan.

"Di lapangan memang sering terjadi masalah, karena seolah itu pembagian yang ekstrem. Padahal itu secara nomenklatur saja. Satu sama lain masih bisa saling back up. Jangan terlalu ekstrem pahami otonomi ini," jelas Muhadjir.

Mendikbud mengatakan bahwa sebetulnya alokasi anggaran bagi daerah untuk menyediakan sarana prasarana, termasuk komputer untuk pelaksanaan UNBK, sudah disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat ke daerah. Artinya, semestinya daerah memiliki kewenangan penuh untuk meningkatkan jumlah sekolah yang bisa menjalankan UNBK. 

"Cuma bagaimana daerah punya kesadaran tinggi untuk optimalkan dana itu sekaligus berikan tambahan dari alokasi dana APBD. Tergantung kemauan Pemda," kata Muhadjir

. 

Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit mengatakan, sumber pendanaan pembangunan di Sumatra Barat memang tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar yang 'hanya' Rp 6,6 triliun. Apalagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumbar juga berkisar di angka Rp 1,6 triliun. Beban APBD Sumbar, lanjutnya, mulai bertambah dengan pindahnya kewenangan kelola SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Akibatnya, belanja daerah untuk gaji pegawai harus bertambah Rp 1,4 triliun. Meski begitu, alokasi pusat ke daerah masih disalurkan sebesar Rp 700 miliar. Kondisi ini mempersempit ruang bagi Pemprov untuk gencar menambah sarana prasarana pendidikan, baik di level SD, SMP, atau SMA. 

"Ini tantangan buat kami. Dikasih uang dari Jakarta pun tidak semuanya fokus ke pendidikan. Saya pikir Pak Irjen harus turun, untuk apa uang dipakai. Karena kita sekarang bicara kualitas, bukan kuantitas," jelas Nasrul. 

Nasrul menekankan pentingnya UNBK bagi siswa, dibanding Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Alasannya, ujian masuk universitas pun dilakukan sudah mulai dilakukan berbasis komputer. Artinya penting bagi pemerintah untuk mulai mengenalkan sistem ujian berbasis komputer kepada siswa. 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Burhasman, menambahkan bahwa secara umum proses UNBK berjalan dengan baik. Sejumlah kendala yang terjadi seperti listrik mati dan koneksi internet yang lambat merupakan ganjalan yang sebelumnya sudah diprediksi bakal terjadi. Beberapa solusi pun sudah disiapkan, yakni sesi ujian yang digeser termasuk memindahkan sesi ke Ujian Susulan. 

Tak hanya itu, Burhasman juga mengatakan bahwa SMP atau MTs yang 'bertetangga' dengan SMA/SMK yang memiliki fasilitas komputer memadai, sebetulnya diperbolehkan secara regulasi untuk menumpang ujian. Namun ternyata opsi ini belum banyak dipilih oleh kepala SMP/MTs yang belum menjalankan UNBK. 

"Namun kepala sekolah tadi bilang, mereka lebih khawatir muridnya belum siap. Kenapa belum kerjasama dengan SMA di dekatnya? Kasihan anak-anak kata kepala sekolahnya," jelas Burhasman. Secara rinci, jumlah peserta Ujian Nasional tingkat SMP/MTs di SUmatra Barat sebanyak 99.579 orang. Dari angka tersebut, 49.452 siswa menjalani UNBK dan 50.127 siswa mengikuti UNKP.