Nasrul Abit Menerima Rombongan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit saat
menerima rombongan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI ketua
Sumbar Jet Fatollah dan Irfianda Abidin, di ruang rapat Wagub Kantor
Gubernur, Senin siang (9/4/2018).
Wagub Nasrul Abit, kami telah catat semoga persoalan yang disampaikan
oleh Kesbang dan Kabinda Sumbar. Kita akan bicarakan dengan pihak -pihak
terkait dalam setiap persoalan yang ada.
Tak elok kita mengambil sikap sepihak yang berdampak tidak baik bagi
kemajuan pembangunan daerah. Soal investasi menjadi sesuatu yang
penting dalam peningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,
namun tentunya investasi yang menguntungkan bukan yang merusak atau
merugikan masyarakat.
Jika jelas-jelas merugikan masyarakat ya, kita tolak, akan tetapi
untuk mengetahui kita perlu dialogkan dengan baik, sehingga salah
penafsiran dapat diselesaikan dengan baik, ujar Nasrul Abit.
Wagub Nasrul Abit persoalan pemakaian cadar, ini bukan kewenangan
pemprov, ada disini pihak kampus kementarian agama. Perlu juga kita
tanyakan dan didialogkan dengan pihak kampus duduk bersama jauh lebih
baik.
Pendidikan sesuatu yang amat berharga bagi generasi muda untuk
kelangsungan pembangunan daerah, baik dalam pembentukan karakter,
kecerdasan, iman dan taqwa, bagaimana Sumbar menuju yang lebih baik dan
sejahtera.
Kita saat ini juga senang terhadap apa yang dilakukan bupati Mentawai
dan perangkat serta masyarakatnya yang mulai terbuka akan pembangunan
daerah. Perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam memajukan dan
menaikan harkat martabat masyarakat untuk dapat hidup lebih baik.
Pembangunan wisata internasional biarlah di Mentawai, kecendrungannya
tidak cocok dengan budaya minang yang berfilosofikan ABS-SBK. Namun
untuk wisata di daratan kita dorong pula wisata halal, yang kita mulai
dengan sertifikasi makanan halal.
Dan itu akan kita mulai dengan segala makanan yang ada masuk di kantor
gubernur sudah terdaftar dalam sertifikasi halal. Kemudian disetiap
lokasi wisata ada mushalla, wc yang bersih serta sanitasi yang halal
juga untuk kesenangan para wisatawan yang datang.
Kita saat ini sedang menyusun rumusan perda wisata halal, walau belum
diakui oleh pemerintah pusat kita mulai saja. Karena dinegara-negara
maju, Amerika, Tionghoa, Thailand, Jepang perkembangan wisata halal
juga menjadi trendi dan diminati banyak orang untuk mengunjunginya.
Mari kita dorong adanya perda wisata halal di Sumatera Barat, sebagai
bahagian dari budaya dan karakter masyarakat minang yang islami dan
religi, himbau Nasrul Abit. Relis/ Zardi
