Wakil Gubernur Sumatera Barat H. Nasrul Abit,Perlu Adanya Kebijakan Pelayanan Perizinan Yang Cepat, Transparan, Sederhana Dan Terintegrasi.
Betrans,Sumatra Barat,Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelayanan
Perizinan yang dibuka secara resmi oleh Etnaleli, S.Sos., MM selaku
Kepala Bidang PKPL.
Yang
dihadiri sebanyak 100 (seratus) orang peserta selama 3 hari mulai
tanggal 28 Februari s/d 02 Maret 2018 bertempat di Pangeran Beach Hotel
Padang yang terdiri dari Aparatur DPM& PTSP Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Camat se Kabupaten Kepulauaan Mentawai, Kepala Desa, Tokoh
Masyarakat dan Pelaku Usaha.
Pada
kesempatan tersebut Wakil Gubernur Sumatera Barat Bapak H. Nasrul Abit,
sebagai keynote speaker yang langsung memberikan arahan, selaku ketua
Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, menyampaikan
persoalan-persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi dalam
percepatan berusaha di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Kepulauan
Mentawai perlu adanya kebijakan pelayanan perizinan yang cepat,
transparan, sederhana dan terintegrasi.
Dengan lancarnya pengurusan ini akan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, sedangkan persoalan yang sangat mendasar sekarang di Kabupaten Kepulauan mentawai adalah, air bersih, jalan antar desa, transportasi keluar, penerangan, sarana komunikasi, ini semua diharapkan dukungan dari semua unsur, seperti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan pelaku usaha yang saling bersinergis dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.
Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai layanan perizinan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dibidang pelayanan perizinan dan terwujudnya perizinan cepat, tepat, transparan, murah dan tidak berbelit-belit, serta adanya kepastian berusaha oleh masarakat dan pelaku usaha, turut serta masyarakat dalam program pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Pemerintah selaku fasilitator pembangunan selalu berupaya untuk mencari terobosan dalam peningkatan pelayanan perizinan dan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Dengan lancarnya pengurusan ini akan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, sedangkan persoalan yang sangat mendasar sekarang di Kabupaten Kepulauan mentawai adalah, air bersih, jalan antar desa, transportasi keluar, penerangan, sarana komunikasi, ini semua diharapkan dukungan dari semua unsur, seperti Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, dan pelaku usaha yang saling bersinergis dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.
Sosialisasi ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi mengenai layanan perizinan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dibidang pelayanan perizinan dan terwujudnya perizinan cepat, tepat, transparan, murah dan tidak berbelit-belit, serta adanya kepastian berusaha oleh masarakat dan pelaku usaha, turut serta masyarakat dalam program pemerintah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, Pemerintah selaku fasilitator pembangunan selalu berupaya untuk mencari terobosan dalam peningkatan pelayanan perizinan dan pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik serta memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
