Wagub Nasrul Abit : Pembangunan Jalan Tol Padang - Pekan Baru Didukung Masyarakat
Betran,Padang Pariaman (Sumatera Barat)--Alhamdulillah, masyarakat Padang
Pariaman yang tanahnya terkena pembangunan Jalan Tol Padang - Pekan
Baru, mendapat dukungan penuh. Saat ini telah dilakukan pengukuran tanah
dan lain-lain untuk proses administrasi syarat pembayaran pembebasan
lahan.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit disela-sela "rapat rakyat" Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama masyarakat, walijorong, waliinagari Kasang, tokoh masyarakat, pemilik tanah kecamatan Batang Anai Padang Pariaman, Minggu siang (4/2/2018).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Ali Mukhni, Pimpinan Hutama Karya, Kadis PU - Prasjal, Kadis PSDA, dan beberapa OPD terkait dilingkungan pemkab Padang Pariaman.
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan rapat sedehana dan spontan dilapau masyarakat ini terasa lebih bersahabat dalam mengambil keputusan penting pembangunan jalan Tol untuk memajukan Sumatera Barat.
Pemerintah provinsi daj pemkab Padang Pariaman akan selalu memantau, percepatan pembayaran penyelesaian tanah ini. Tapi yakinlah kami janji tidak ada niat menipu dan memperlambat semua karena prosedur sesuai aturan yang berlaku.
Jika ini gagal, maka jangan harap akan ada pembangunan jalan tol di Sumatera Barat hanya gara-gara persoalan tanah yang tak kunjung selesai. Bukan saja akan merugikan kemajuan daerah juga kerugian masyarakat dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat singkat yang spontan ini amat direspon pak Menteri PUPR, dimana tanya jawab langsunh didengar beliau dan ini melegakan kita semua, semoga pembanguan ini dapat berjalan dengan lancar dimana pada puncak HPN (9/2/2018) akan di ground breaking pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru oleh Presiden Joko Widodo, harap Wagub Nasrul Abit.
Menteri Perkerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada kesempatan itu menyampaikan, pembayaran ganti rugi lahan pembangunan jalan tol ini, mesti memenuhi persyaratan, mulai dari surat pernyataan masyarakat dan lain-lain sesuai perundangan, nanti baru diproses dengan rapat-rapat pembahasan DPR RI.
Jika itu cepat selesai, maka tidak halangan untuk menghalangi pembayarannya. Untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan jalan tol yang merupakan aspirasi masyarakat Sumatera Barat, diharapkan pengukuran lahan segera dapat dituntaskan, jika perlu Kementrian PUPR siap membantu melakukannya, ungkapnya senang.
Bupati Pariaman Ali Mukni, mengukapkan bahwa telah melakukan rapat tadi malam semua pemilik dan tokoh masyarakat dan kompak mendukung lahir dan bathin pembangunan jalan tol ini.
Tentang harga, tidak ada yang bisa intervensi, penilai oleh pemerintah dalan hal ini balai PUPR di Jambi. Semua surat pernyataan masyarakat sedang siapkan secepatnya, untuk kebutuhan bentuk dukungan yang sejatinya.
Tidak ada istilah ganti rugi, melainkan ganti untung, karena itu masyarakat jangan ragu-ragu. Sukses pembangunan jalan tol ini juga akan berdampak pada kemajuan padang pariaman dan ekononi masyarakat yang dilewati jalan tol ini, ujar Ali Mukhni bangga.
Sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN), saat ini tidak ada masalah , semua akan segera diproses dan akan dimulai dari pengukuran dimulai secepatnya.
Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan jalan tol ini memtuhkan, legalitas tanah, ada pernyataan resmikan masyarakat pemilik tanah kepada kita dalam membangun jalan tol ini, jangan gara-gara persoalan tanah juga mengecewakan bapak presiden dan masyarakat.
Pembayaran Tanah akan dilakukan PT. Hutama Karya, sebagai talangan yang nantinya yang akan dibayar dengan dana APBN, terang pimpinannya.
Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit disela-sela "rapat rakyat" Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama masyarakat, walijorong, waliinagari Kasang, tokoh masyarakat, pemilik tanah kecamatan Batang Anai Padang Pariaman, Minggu siang (4/2/2018).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Bupati Ali Mukhni, Pimpinan Hutama Karya, Kadis PU - Prasjal, Kadis PSDA, dan beberapa OPD terkait dilingkungan pemkab Padang Pariaman.
Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan rapat sedehana dan spontan dilapau masyarakat ini terasa lebih bersahabat dalam mengambil keputusan penting pembangunan jalan Tol untuk memajukan Sumatera Barat.
Pemerintah provinsi daj pemkab Padang Pariaman akan selalu memantau, percepatan pembayaran penyelesaian tanah ini. Tapi yakinlah kami janji tidak ada niat menipu dan memperlambat semua karena prosedur sesuai aturan yang berlaku.
Jika ini gagal, maka jangan harap akan ada pembangunan jalan tol di Sumatera Barat hanya gara-gara persoalan tanah yang tak kunjung selesai. Bukan saja akan merugikan kemajuan daerah juga kerugian masyarakat dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Rapat singkat yang spontan ini amat direspon pak Menteri PUPR, dimana tanya jawab langsunh didengar beliau dan ini melegakan kita semua, semoga pembanguan ini dapat berjalan dengan lancar dimana pada puncak HPN (9/2/2018) akan di ground breaking pembangunan Jalan Tol Padang - Pekanbaru oleh Presiden Joko Widodo, harap Wagub Nasrul Abit.
Menteri Perkerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pada kesempatan itu menyampaikan, pembayaran ganti rugi lahan pembangunan jalan tol ini, mesti memenuhi persyaratan, mulai dari surat pernyataan masyarakat dan lain-lain sesuai perundangan, nanti baru diproses dengan rapat-rapat pembahasan DPR RI.
Jika itu cepat selesai, maka tidak halangan untuk menghalangi pembayarannya. Untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan jalan tol yang merupakan aspirasi masyarakat Sumatera Barat, diharapkan pengukuran lahan segera dapat dituntaskan, jika perlu Kementrian PUPR siap membantu melakukannya, ungkapnya senang.
Bupati Pariaman Ali Mukni, mengukapkan bahwa telah melakukan rapat tadi malam semua pemilik dan tokoh masyarakat dan kompak mendukung lahir dan bathin pembangunan jalan tol ini.
Tentang harga, tidak ada yang bisa intervensi, penilai oleh pemerintah dalan hal ini balai PUPR di Jambi. Semua surat pernyataan masyarakat sedang siapkan secepatnya, untuk kebutuhan bentuk dukungan yang sejatinya.
Tidak ada istilah ganti rugi, melainkan ganti untung, karena itu masyarakat jangan ragu-ragu. Sukses pembangunan jalan tol ini juga akan berdampak pada kemajuan padang pariaman dan ekononi masyarakat yang dilewati jalan tol ini, ujar Ali Mukhni bangga.
Sementara Badan Pertanahan Nasional (BPN), saat ini tidak ada masalah , semua akan segera diproses dan akan dimulai dari pengukuran dimulai secepatnya.
Hutama Karya sebagai pelaksana pembangunan jalan tol ini memtuhkan, legalitas tanah, ada pernyataan resmikan masyarakat pemilik tanah kepada kita dalam membangun jalan tol ini, jangan gara-gara persoalan tanah juga mengecewakan bapak presiden dan masyarakat.
Pembayaran Tanah akan dilakukan PT. Hutama Karya, sebagai talangan yang nantinya yang akan dibayar dengan dana APBN, terang pimpinannya.
