DPRD Kota Padang Tawarkan Penyertaan Modal Multiyears Sebesar Rp 100 Miliar Pada Bank Nagari

Betrans,PADANG - Bank Nagari adalah milik masyarakat Sumatera Barat. Diminta betul pendapat bagaimana pendapat masyarakat, gubernur, walikota/bupati selaku stakeholder, DPRD 19 kabupaten/kota dan provinsi oleh Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. Tanggapan DPRD, kalau konversi atau spin off apa keuntungannya ?

Dari hasil rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Kota Padang dengan Bank Nagari dan LPPI ditawarkan oleh DPRD, penyertaan modal secara multiyears. " Apakah bisa penyertaan modal sebesar Rp 100 miliar  dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun ?" tanya Wahyu Iramana Putra saat memimpin rapat dengar perndapat dengan LPPI dan Bank Nagari kemarin.

Bank Nagari selaku  pendamping LPPI diwakili Endri Azwari dari Divre Perencanaan. Keuntungan Bank Nagari Syariah harus memiliki keuntungan sebesar Rp 1 Triliun.

Menurut Mohiddin Sadar juga dari Divre Perencanaan Bank Nagari, apabila Bank Nagari memiliki keuntungannya sebesar Rp.2,5 Triliun maka bisa spin off. BJB hampir Rp.100 Triliun dan menjadi salah satu bank yang terbaik di Indonesia.

Jika Bank Nagari berbentuk Syariah maka harus memiliki keuntungan sebesar  Rp 1 Triliun. Untuk Bank Nagari berbentuk Konvensional harus memiliki keuntungan sebesar Rp.2,5 triliun.

Kalau dipisah apa keuntungan, tanya Rafli dari Komisi II DPRD Kota Padang. Divre Perencanaan menjawab bahwa Bank Nagari kekurangan permodalan untuk mewujudkan kedua bentuk usaha perbankan milik daerah tersebut.

Solusi yang ditawarkan pihak DPRD Kota Padang berupa penyertaan modal sebesar Rp 100 Miliar secara multiyears selama 5 tahun.

Seluruh masukan tersebut akan dirangkum LPPI untuk disampaikan ke manajemen Bank Nagari dengan limit waktu pada bulan April mendatang. Ada 4 tim LPPI diturunkan ke 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat menjemput aspirasi.

Kombinasi semua masukan dari seluruh elemen kepala daerah 19 kab/kota, gubernur dan DPRD akan dirangkum, apakah  Bank Nagari nantinya akan spin off atau diberlakukan keduanya, syariah dan konvensional.