DPRD Sumbar Minta Kinerja Bank Nagari Lebih Optimal

Betrans.com Sumbar- Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menyorot kinerja Bank Nagari. Lembaga perbankan milik pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota itu diminta berkinerja lebih optimal.

Sorotan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat (8/9). Rapat tersebut beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun 2017.

Supardi, juru bicara Fraksi Gerindra meminta Bank Nagari dievaluasi. Pemberian tambahan modal yang telah disetujui oleh pemerintah harus diikuti dengan peningkatan kinerja.

"Tambahan modal sudah disetujui, harus diikuti dengan peningkatan kinerja. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi," kata Supardi.

Dalam RAPBDP 2017, Bank Nagari mendapat tambahan modal Rp50 miliar. Supardi menegaskan dana tersebut tidak sedikit. Bank Nagari harus memberikan umpan balik berupa deviden untuk dimanfaatkan bagi pembiayaan pembangunan.

Dia menambahkan, melihat hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang belum lama ini dilakukan, perbaikan kinerja belum terlihat signifikan. Hal ke depan yang harus dilakukan adalah pembenahan manajemen dan pembenahan pengelolaan secara menyeluruh.

Senada, juru bicara Fraksi Nasdem, Apris juga meminta untuk dilakukan evaluasi terhadap Bank Nagari. Evaluasi tersebut harus dilakukan untuk memacu peningkatan kinerja sehingga Bank Nagari dapat dikelola secara profesional.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Darmawi mengakui, sorotan terhadap Bank Nagari mendominasi pandangan umum fraksi-fraksi. Hal itu tentunya harus menjadi perhatian bagi pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi.

"Memang sebagian besar fraksi menyoroti kinerja Bank Nagari. Ini harus menjadi catatan bagi pemerintah provinsi untuk evaluasi," katanya usai memimpin rapat paripurna tersebut.

Merangkum pandangan umum fraksi-fraksi, Darmawi menyebutkan bahwa kritikan terhadap kinerja BUMD itu adalah dalam rangka perbaikan. Termasuk juga BUMD lainnya milik pemerintah provinsi seperti PT Jamkrida.

"Dari penyampaian tadi dapat disimpulkan bahwa DPRD pada prinsipnya sangat mendorong perbaikan kinerja dari BUMD agar pengelolaannya semakin profesional," katanya.

Untuk itu, sebaiknya pemerintah provinsi memperhatikan saran dari DPRD demi peningkatan kinerja BUMD ke depan. Meningkatnya kinerja akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah yang akan dimanfaatkan untuk pembiayaan program pembangunan untuk kepentingan masyarakat.*