Wagub Sumbar Targetkan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Daerah Tertinggal

Betrans,Bukittinggi – Kita berharap 3 (tiga) daerah tertinggal di Sumatera Barat (Pasaman Barat, Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai) pada tahun 2019 lepas dari kategori daerah tertinggal.

Karena itu kita hari ini mengundang 3 bupati daerah tertinggal, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati / Walikota.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Daerah Tertinggal, di Bukittinggi, Senin (12/2/2018).

Hadiri dalam kesempatan tersebut, Bupati Mentawai, Bupati Solok Selatan, dan Bupati Pasaman Barat, Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, OPD terkait dilingkungan masing-masing daerah.

Lebih lanjut Wagub Nasrul Abit menyampaikan, kita ingin tuntaskan program-program untuk masing-masing daerah tertinggal untuk bisa keluar tahun 2019.

Kementerian Desa kita untuk mengekpos tentang bahwa 2015-2019 ada 80 daerah tertinggal. Kita akan kejar agar masuk dalam kategori keluar dari daerah tertinggal, dengan kerja dan kerja sehingga kita berhasil, ujar Wagub Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit, juga menyampaikan pemerintah provinsi peduli dan perhatian serta mendukung setiap kabupaten unruk keluar dari kategori daerah tertinggal dan Semua butuh prioritas penganggaran.

Bahkan tadi ada usulan Bappeda agar ada perlakuan khusus 3 kabupaten ini sesuai dengan tingkat kemiskinannya. Yang kemiskinannya lebih tinggi ya dapat bantuan lebih besar.

Jadi kami bahas bedah satu-satu masalahnya, namun pertama yang harus diprioritaskan adalah masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Kegiatan ini tentu akan buka daerah terisolir.

Kedua, kami prioritaskan ekonomi yang cepat bergerak. Kalau masalah harapan hidup, rata rata pendidikan kan akan lama untuk mengejarnya. Jadi kita bahasa yang mana yang kira-kira yangbisa melompat lebih cepat, harap Nasrul Abit.

Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Rafdinal dalam kesempatan itu menyampaikan, api target sasaran, mulai dari desa, kabu daerah tertinggal, dan Kemendes terintegrasi. Target RPJMN, minimal 80 daerah tertinggal harus tuntas tahuj 2018. Kalau hanya andalkan Rp 5,2 triliun dari ribuan triliun APBNP, saya rasa kekuatan kita adalah koordinasi. Kabupaten tertinggal harus bisa berikan data yang valid. Karena data kami dari data susenas dan Kemenkeu.

Begitu juga dengan kemiskinan, di mana itu tugas kita 15,5 persen bisa kita capai di 2019. Untuk turunkan satu digit saja energinya berapa kita sudah ada itungannya. Masalahnya kita butuh koordinasi yang baik dan integrasi dari bawah ke atas dan sebaliknya.

Saat ini setelah kami berikan penjelasan teknis, Pak Wagub tadi sudah arahkan. Pak Bupati jangan di sini saja, OPD kab harus koordinasi dengan OPD prov dan satukan data.

Ada 27 indikator daerah tertinggal. Masing-masing daerah tertinggal ‘penyakitnya’ beda-beda sehingga kami meminta masing kab tertinggal fokus pada penyakit masing-masing. (*)